Ketua DPC AKPERSI Karawang, Feri Maulana, menyatakan bahwa apa yang terjadi di lapangan bukan sekadar buruk dalam pengawasan, tetapi sudah masuk dalam kategori pengkhianatan terhadap amanah rakyat. "Pekerjaan banyak yang hancur, kualitas bobrok, bahkan ada dugaan pakai besi bekas. Tapi pihak dinas? Bungkam seribu bahasa," tegas Feri.
AKPERSI mendesak Bupati Karawang turun tangan mengevaluasi Dinas PUPR secara menyeluruh dan meminta aparat penegak hukum (APH) menyelidiki potensi pelanggaran hukum dalam proyek-proyek tersebut. "Kalau Bupati hanya diam, kami anggap ini pembiaran struktural!" tandas Feri.