KARAWANG -GLOBALSATU.ID – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang menggelar kegiatan silaturahmi bersama sejumlah organisasi media di Karawang. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai upaya memperkuat hubungan kemitraan antara lembaga pertanahan dan insan pers.
Dalam pertemuan itu, jajaran BPN Karawang yang disampaikan oleh Kepala BPN Karawang, Manase Daniel Binsar S.T., menekankan pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat, khususnya terkait program dan pelayanan pertanahan. Media dinilai menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik.
Kepala Kantor BPN Karawang, Manase Daniel Binsar S.T., menegaskan bahwa sinergitas dengan organisasi media sangat dibutuhkan guna mendukung keterbukaan informasi publik. Menurutnya, transparansi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan.
“Melalui kerja sama yang baik dengan media, kami berharap setiap informasi terkait program pertanahan dapat tersampaikan secara jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujarnya.
Silaturahmi ini juga menjadi momentum untuk berdiskusi dan bertukar masukan terkait berbagai persoalan pertanahan yang kerap menjadi perhatian publik. BPN berharap, melalui komunikasi yang intensif dan terbuka, potensi disinformasi dapat diminimalisir.
Sejumlah perwakilan organisasi media di Karawang yang hadir di antaranya AKPERSI, IWO, AMKI, MIO, dan IWOI. Mereka menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan untuk terus berkolaborasi serta menyajikan pemberitaan yang profesional sesuai kode etik jurnalistik.
Selain membahas sinergi pemberitaan, pertemuan ini juga menyinggung rencana program strategis BPN ke depan, termasuk percepatan sertifikasi tanah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Karawang.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara BPN Karawang dan organisasi media. Sinergitas yang kuat diyakini mampu mendukung pembangunan daerah serta menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
(Hel)