Transformasi Media & Tantangan Jurnalis Masa Kini: Verifikasi Jadi Kunci Lawan Hoaks


LEMBANG, BANDUNG – GLOBALSATU.ID
Perkembangan zaman membawa perubahan besar pada dunia media. Diskusi “Jurnalis Masa Kini” yang digelar Jumat 5 Juni 2026 di sela Jambore Jurnalis Karawang 2026, Cikole Lembang, menyoroti pergeseran perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi dari media mainstream ke media sosial.

Acara diskusi ini dihadiri Kadis Kominfo Karawang, Ketua PWI Jabar, dan Sekjen PWI Jabar. Para narasumber sepakat, transformasi media tidak hanya mengubah cara penyampaian informasi, tapi juga menguji eksistensi dan marwah wartawan.

Dari Koran ke Media Sosial  
Seorang wartawan senior yang 16 tahun berkarier di koran cetak, termasuk 12 tahun di Grup Pos Kota, membeberkan pengalamannya. Menurutnya, dulu referensi informasi masyarakat hanya dari koran, radio, dan televisi. 

"Hari ini terjadi pergeseran luar biasa. Masyarakat lebih mengutamakan informasi dari media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok. Pergeseran ini tidak hanya pada informasi, tapi berimbas langsung ke bisnis media," ujarnya.

Ia menekankan pembeda mendasar antara media dan media sosial: regulasi dan verifikasi. "Medsos bisa diakses siapa saja. Tukang bakso, tukang cilok, semua bisa jadi penyebar informasi. Kelemahannya: validitas tidak terjamin. Beda dengan media. Ada filter redaksi, ada verifikasi, ada 5W+1H yang harus akurat, ada bukti rekaman dan foto. Itu sebabnya informasi di media lebih valid," jelasnya.

Mengutip materi UKW, ia mencontohkan “game telepon rusak”: informasi dari orang pertama ke terakhir bisa berubah total dan jadi hoaks jika tidak ada filter. "Tugas kita salah satunya menangkal hoaks. Semua organisasi wartawan hanya punya satu kiblat: UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Aturan itu wajib kita patuhi," tegasnya.

Gen Z dan Milenial: Pasar Baru Media  
Diskusi juga menyoroti “bonus demografi”. Milenial dan Gen Z jadi pasar utama informasi hari ini. Karakteristiknya: cepat, kritis, suka yang simpel dan enak dilihat.

"Anak-anak sekarang literasinya cepat. Mereka butuh infografis menarik, video pendek. Kalau dari mata enak dilihat, baru mau berhenti scroll. Dulu Friendster scroll ke samping, sekarang semua media sosial menghitung gerakan jempol ke atas-bawah," paparnya.

Karena itu media mainstream harus beradaptasi. "Berita panjang model piramida terbalik tetap penting, tapi harus dibungkus infografis, video pendek. Media sosial jadi jembatan. Dari situ Gen Z tertarik, lalu mereka konfirmasi ke media utama untuk baca lengkapnya," sarannya.

*Karya Jurnalistik Dicopas, Rupiah Tak Masuk*  
Persoalan lain yang menggelitik: karya jurnalistik sering dicopas media sosial. "Kita yang liputan, bikin berita, tapi yang viral di medsos orang lain. Pembaca kita cuma 30%, tapi rupiah iklan tidak masuk ke perusahaan media," keluhnya.

PWI kini memperjuangkan agar setiap produk jurnalistik yang dibaca di platform digital bisa jadi rupiah untuk media asal. "Undang-undang sudah menyebut, nanti akan ada aturan: kalau karya kita diambil platform, mereka harus bayar. Itu sudah diperjuangkan," katanya.

Tantangan Akun Resmi Pemerintah  
Fenomena lain: banyak dinas/instansi pemerintah aktif menyampaikan info langsung lewat medsos resmi, bahkan pengikutnya lebih banyak dari media. 

Ketua PWI Jabar ditanya: bagaimana wartawan tetap relevan tanpa mengorbankan verifikasi dan independensi? Jawabannya: boleh saja pemerintah punya kanal sendiri. "Tapi regulasi pemerintah harus hadir demi keberlangsungan media. Media hidup dari iklan. Kalau tidak ada pemasukan, bagaimana media sejahtera?" 

Ia menegaskan media tidak boleh kalah cepat dari medsos. "Tugas kita update diri dan SDM. Media zaman sekarang wajib kuasai medsos. Ada grup ‘Pro Media’ yang jualannya bukan berita di web, tapi konten medsos. Itu pergeseran nyata," tutupnya.

Diskusi ini menjadi pengingat: di era digital, jurnalis dituntut adaptif, inovatif, tapi tetap berpegang pada kode etik, verifikasi, dan independensi sebagai pondasi profesi.

(Hel)