JAKARTA – GLOBALSATU.ID-Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Zulhas mengungkap adanya praktik jual-beli titik dapur yang menyebabkan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG membengkak jauh dari target awal.
Pengungkapan itu disampaikan Zulhas saat memimpin rapat koordinasi tingkat menteri terkait pelaksanaan MBG di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Kamis 11 Juni 2026.
Target 21 Ribu, Realisasi 27.877 Titik
Menurut Zulhas, pemerintah awalnya menargetkan pembangunan 21.000 titik dapur MBG. Namun data terbaru menunjukkan jumlah titik yang tercatat sudah mencapai 27.877 lokasi.
“Terjadi jual-beli titik. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Jadi ada pembengkakan 6.877 titik,” ujar Zulhas.
Pembengkakan paling mencolok terjadi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Dari target awal sekitar 2.000 titik, jumlah tercatat melonjak jadi 8.617 titik.
Zulhas merinci, sebanyak 6.138 titik di wilayah 3T sudah mengantongi Surat Keputusan SK pembangunan dari Badan Gizi Nasional BGN. Tapi yang benar-benar selesai dibangun baru sekitar 1.700 titik.
“Kalau sudah ada SK maka investornya ini taruh di bank. Dari 2.000 menjadi 8.617, bengkak 6.138, yang sudah selesai 1.700,” katanya.
Alasan Penataan Ulang & Ganti Manajemen
Temuan itu jadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan ulang tata kelola MBG. Zulhas menyebut program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini perlu dibenahi agar target tercapai efektif dan akuntabel.
“Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan, diganti dengan manajemen yang baru,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo sudah mengganti pimpinan BGN. Senin 8 Juni 2026, Nanik Sudaryati Deyang dilantik jadi Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Trenggono dan Agustina Arumsari juga ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN menggantikan Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Pergantian dilakukan di tengah proses hukum. Sejumlah pejabat BGN yang digantikan kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan BGN dan telah ditahan Kejaksaan Agung.
Zulhas menegaskan pemerintah butuh waktu sekitar satu bulan untuk membenahi tata kelola MBG secara menyeluruh. “Ini yang akan diselesaikan, maka perlu waktu kira-kira satu bulan untuk menata ini kembali,” kata dia.
Rakor tersebut dihadiri Menko PMK Abdul Muhaimin Iskandar, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang, Menag Nasaruddin Umar, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, serta KSP Dudung Abdurachman.