Alih-alih segera melaksanakan proses pemilihan yang jujur dan terbuka sesuai dalam sepanduk ( mari kita wujudkan demokrasi desa ) dan arahan kecamatan, justru beragam alasan dikemukakan untuk menunda. Warga menilai permintaan waktu satu bulan ini bukan untuk menata proses, melainkan untuk mencari cara agar Eko tetap bertahan di posisi tersebut meski tidak melalui jalur pemilihan yang sah.
“Kalau jalannya benar, mengapa takut segera dilaksanakan? Mengapa minta waktu sampai akhir September? Untuk apa menunda? Semakin ditunda, semakin terlihat ada yang ditutupi!” tegas asep Jaya salah satu warga.Regency kepada media ,sabtu 12 september 2026
Dugaan semakin menguat: ada kepentingan pribadi, ikatan kekuasaan, atau kewajiban yang harus dipenuhi jika Eko digantikan. Warga mempertanyakan, apakah jabatan RW ini sudah dijadikan milik pribadi, sehingga siapapun yang menunjuk tidak mau melepaskannya? Apakah ada janji yang harus ditepati, atau keuntungan yang sedang dijaga?
“Dua buah surat pembinaan dengan nota bene SEGERA dilaksanakan penataan kembali soal pemilihan ketua RW malah diabaikan, lalu saat ini minta waktu satu bulan lagi. Bukan menyelesaikan, malah memperlama masalah! Ini bukan mencari solusi, ini mencari cara agar kehendak sendiri tetap berlaku, menambah citra buruk kades yang tidak konsisten " ujar warga lainnya.
Warga menegaskan, waktu satu bulan bukan jaminan perbaikan, melainkan kesempatan untuk memperkuat posisi. Semakin lama penundaan, semakin kuat keyakinan publik bahwa ada hal yang disembunyikan di balik mempertahankan terhadap Eko Sulistiyono
"Dua kali teguran diabaikan, lalu minta waktu satu bulan lagi. Bukan taat, malah menunda, Semakin lama disimpan, semakin busuk baunya. Warga tidak butuh waktu, warga butuh keadilan, segera kades membuat kepengurusan panitia pemilihan ketua RW 19"ujar warga
"Ada apa di balik Eko Sulistiyono sampai begitu dijaga? Jabatan itu milik warga, bukan milik satu orang! Kalau tidak ada yang ditakutkan, mengapa takut pemilihan segera dilaksanakan" tutur warga
( Hel )
