KARAWANG, GLOBALSATU.ID,Proyek Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN KALIBUAYA I dengan nilai fantastis Rp. 2.397.815.689 bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan tajam.
Pasalnya dari pantauan di lapangan, para pekerja terlihat tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) K3 sama sekali. Tidak ada helm proyek, tidak ada rompi safety, tidak ada sepatu boot, tidak ada sarung tangan. Padahal proyek ini jelas berisiko tinggi dengan pekerjaan ruang kelas baru, rehab, dan pemagaran.kamis 1/10/2026
Pelaksana proyek tertulis P2SP, dengan waktu pelaksanaan 120 Hari Kalender (1 September s/d 31 Desember 2026) yang meliputi:
a. Ruang Kelas Baru : 4 Ruang
b. Toilet Baru : 2 Ruang
c. Rehabilitasi Ruang Kelas : 4 Ruang
d. Rehabilitasi Toilet : 2 Ruang
e. Pemagaran
UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja: Pasal 3 & Pasal 14 mewajibkan pengusaha menyediakan APD dan menjaga keselamatan pekerja.
- Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja: Pasal 3 ayat (1) & (2) WAJIB menyediakan Helm safety, Sepatu safety, Rompi, Kacamata, Sarung tangan, Masker, dan Body Harness.
- Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang SMKK: Setiap proyek konstruksi WAJIB menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, termasuk biaya K3 wajib ada di RAB dan APD wajib dipakai. Jika tidak, bisa dihentikan dan masuk ranah pidana.
- Permenaker No. 9 Tahun 2016:Pekerja di ketinggian wajib full body harness.
Dengan nilai Rp 2,3 Miliar APBN, seharusnya biaya K3 sudah include, bukan malah pekerja dibiarkan bertaruh nyawa tanpa pelindung!
Saat tim Globalsatu.Id mencoba melakukan konfirmasi untuk pemberitaan berimbang, sangat disayangkan terjadi aksi PIMPONG !
Kepsek Hj Dudeh selaku penanggung jawab sekolah penerima bantuan, saat dihubungi justru mengarahkan ke Pelaksana P2SP. Sementara pihak pelaksana P2SP saat dikonfirmasi balik melempar ke pihak sekolah. Alhasil, tidak ada satu pun yang mau memberikan penjelasan resmi terkait abainya K3 dan pengawasan proyek APBN tersebut.
Pola pimpong seperti ini patut diduga untuk menghindari tanggung jawab atas pelaksanaan proyek yang tidak sesuai SOP keselamatan.
Masyarakat dan wali murid SDN Kalibuaya I meminta Dinas Pendidikan, KEMENDIKDASMEN, dan Aparat Penegak Hukum (APH) serta Pengawas Ketenagakerjaan untuk segera turun ke lokasi.
Jangan sampai proyek pendidikan yang seharusnya menjadi contoh justru memberi contoh buruk abai keselamatan, dan dana APBN Rp 2,3 Miliar tidak tepat sasaran.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepsek Hj Dudeh dan Pelaksana P2SP belum memberikan klarifikasi resmi.
( Tim )
