KARAWANG —GLOBALSATU.ID - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang, Rusman Kusnadi, ST, akhirnya buka suara terkait sorotan publik atas lemahnya pengawasan proyek infrastruktur di daerahnya. Dalam wawancara eksklusif pada Rabu (8/10/2025), Rusman menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan, menerima kritik konstruktif, dan menindak tegas oknum pengawas maupun kontraktor nakal.
“Saya ini bagian dari kontrol masyarakat. Jadi kami tidak menutup diri terhadap kritik, selama itu membangun dan memang harus kami atensi,” ujarnya tegas.
Rusman mengakui masih banyak kekurangan di lapangan, terutama pada kualitas pengawasan proyek yang dinilai belum merata. “Kualitas pengawas di lapangan itu kan berbeda-beda. Kami sudah lakukan pelatihan, tapi personel terbatas, hanya 35 orang, sementara titik pekerjaan tersebar luas. Satu pengawas bisa kontrol sampai lima lokasi,” bebernya.
Ia menambahkan, Dinas PUPR telah mengingatkan kontraktor agar lebih transparan dengan menampilkan gambar kerja di lokasi proyek. “Itu penting supaya masyarakat tahu apa yang sedang dikerjakan, mulai dari panjang, tinggi, hingga jenis pekerjaan,” kata Rusman.
Menanggapi kritik media yang menilai PUPR kerap tertutup terhadap konfirmasi, Rusman menepis tudingan itu. “Kadang kami sedang rapat, pesan belum terbaca atau lupa ditindaklanjuti. Tapi ini jadi bahan koreksi kami. Ke depan kami akan lakukan briefing lagi dengan para kepala bidang dan pengawas lapangan agar komunikasi lebih baik,” katanya.
Rusman juga tak segan menegaskan sanksi terhadap pengawas atau kontraktor yang tidak profesional. “Kalau ada oknum pengawas yang tidak bertanggung jawab, tentu akan kami tindaklanjuti. Bisa dikurangi jumlah pengawasannya, bahkan dihentikan sementara,” ujarnya.
Pernyataan paling tegas keluar saat Rusman menyinggung soal proyek yang hasilnya tidak sesuai harapan.
“Kalau fungsinya hilang, ya jangan dibayar. Masih ada masa pemeliharaan enam bulan ke depan, itu kesempatan untuk memperbaiki,” tegasnya.
Rusman berharap ke depan kontraktor di Karawang dapat bekerja lebih profesional dan menghasilkan proyek-proyek monumental, fungsional, serta benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Keberfungsian infrastruktur adalah ukuran utama keberhasilan dinas ini,” pungkasnya.
(ANI)