KARAWANG – GLOBALSATU.ID – Menjelang akhir tahun 2025, Pemuda Pancasila Kecamatan Rengasdengklok menggelar Rapat Kerja dan Revisi Kepengurusan Anak Cabang (PAC) dan Ranting sebagai langkah evaluasi dan pembenahan struktur organisasi. Kegiatan bertema semangat juang dengan slogan, “Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang”, itu dihadiri jajaran pengurus Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Karawang.
Hadir dalam kegiatan tersebut Abdul Aziz Ketua MPC Pemuda Pancasila Karawang, Yakub Fauzi selaku Sekretaris MPC, serta jajaran PAC Rengasdengklok, di antaranya M. Jaja Sunarja(Ketua PAC) dan Eka Maphilindo(Sekretaris PAC).
Alasan Revisi Kepengurusan: Banyak Pergantian Personel
Dalam sesi pemaparan, Ketua PAC Rengasdengklok menjelaskan bahwa revisi struktur PAC dan Ranting perlu dilakukan karena adanya sejumlah perubahan internal, seperti pengurus yang sedang sakit, berpindah wilayah, hingga ketidaksinkronan administrasi pada dokumen kepengurusan.
“Perubahan personel adalah alasan kuat untuk melakukan revisi, agar struktur kembali rapi dan legal. Ini penting karena di Pemuda Pancasila mekanisme pembentukan Ranting berbeda dengan ormas lain,” ujar M. Jaja Sunarja.
Mekanisme Khusus: Ranting Harus Terbentuk Sebelum RPP
Dalam penjelasannya, PAC menggarisbawahi bahwa tata organisasi Pemuda Pancasila memiliki aturan ketat. Ketika MPC meminta PAC mengadakan Rapat Pemilihan Pengurus (RPP), maka Ranting di tingkat desa harus sudah terbentuk terlebih dahulu
“Tidak bisa semena-mena. Di beberapa ormas lain, biasanya tingkat kecamatan membentuk ranting setelahnya. Tapi di Pemuda Pancasila tidak begitu. Ranting harus ditetapkan melalui SK terlebih dahulu, dan SK itu ditandatangani oleh Ketua PAC yang sedang menjabat,” tegasnya.
Hal ini kerap menimbulkan persoalan jika terjadi pergantian ketua PAC di tengah masa kepengurusan, sementara SK Ranting masih memakai tanda tangan ketua lama. Karena SK dan KTA (Kartu Tanda Anggota) bersifat nasional dan menggunakan sistem barcode, konsistensi data menjadi sangat penting.
KTA sebagai Identitas Resmi Nasional hingga Internasional
Dalam forum tersebut, pengurus juga menyinggung pentingnya KTA sebagai identitas resmi anggota Pemuda Pancasila. Barcode pada KTA dipaparkan sebagai bentuk modernisasi keanggotaan yang berlaku secara nasional bahkan diakui saat kegiatan tingkat internasional.
“Anggota yang hadir di berbagai kegiatan besar, termasuk Musyawarah Nasional, diterima dengan baik karena identitas KTA mereka valid. Bahkan ada cerita anggota yang berangkat tanpa modal besar, tapi karena membawa KTA, dia mendapat sambutan luar biasa,” kata salah satu pemateri.
Instruksi Administratif: SK Ranting Harus Segera Didaftarkan ke Desa
Sesuai pedoman organisasi, setelah SK Ranting diterbitkan dan ditandatangani Ketua PAC, SK tersebut **wajib segera difotokopi dan disampaikan ke pemerintah desa** sebagai bukti bahwa struktur Pemuda Pancasila telah resmi terbentuk di wilayah tersebut.
Langkah ini dinilai penting terutama dalam konteks kemitraan, sinergi kegiatan, hingga kontrol terhadap anggaran desa yang perlu kader Pemuda Pancasila kawal agar tepat sasaran.
Arah Rapat: Evaluasi 2025 dan Konsolidasi 2026
Rapat kerja akhir tahun ini juga membahas evaluasi kegiatan selama 2025 serta penyusunan strategi organisasi untuk 2026, termasuk penguatan peran ranting, penertiban administrasi, dan peningkatan solidaritas anggota.
Ketua MPC Abdul Aziz menegaskan bahwa pembenahan struktur merupakan langkah kunci agar Pemuda Pancasila di Rengasdengklok tetap solid dan profesional.
“Kita ingin organisasi ini berjalan taat aturan, tertib administrasi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan semangat ‘Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang’, kita tidak boleh menyerah dalam melakukan perbaikan,” ujarnya.
Reporter: ANI